“Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pengembangan e Government” (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus)
| Main Author: | Kustiah, Retno |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156782/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan setiap penyelenggara negara untuk mempublikasi informasi secara terbuka kepada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government perlu diarahkan dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum siapnya PPID sebagai pelaksana dan belum optimalnya proses dokumentasi maupun publikasi informasi publik sebagai akibat kurangnya pemahaman serta kurangnya kesadaran SKPD dalam berbagi informasi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government. Perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat dimana dalam proses perencanaan, inisiatif dan aktor yang terlibat hanya dari aparat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sehingga pendekatan yang bersifat top down ini kurang mengakomodasi kebutuhan pengguna. Rekomendasi penelitian ini adalah dalam penyusunan perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government, agar mencapai tujuan yang diharapkan maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan sumber daya saat ini dan kejelasan target yang direncanakan. Karena salah satu faktor kegagalan perencanaan adalah terlalu berpikir ke depan tanpa mempertimbangkan kondisi sumber daya yang ada. Selain memperhatikan faktor sumber daya SDM internal maupun masyarakat, infrastruktur maupun aplikasi serta kesadaran berbagi informasi, juga perlu direncanakan secara jelas manajemen pengelolaan kegiatan karena banyak yang berpikir untuk membuat perencanaan tetapi tidak dibarengi dengan pengelolaan sehingga kemanfaatannya akan dipertanyakan masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan perencanaan top down yang kurang memperhatikan kebutuhan pengguna maka dalam perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government perlu menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyediaan masukan saran pengguna dan pendekatan teknokratis dalam proses perencanaan.