Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Suatu Studi Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, di Kecamatan
| Main Author: | Nugroho, Arif |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156762/ |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi pelimpahan sebagai wewenang bupati kepada camat di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam menyusun thesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah implementasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Glagah terdapat permasalahan terkait dengan implementasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, yaitu secara umum anggaran untuk kecamatan belum diterima dari kabupaten Banguwangi terhitung sejak triwulan pertama dan triwulan kedua tahun anggaran 2011. Selain itu Munculnya Seksi Monev Kesehatan dan Monev Pendidikan pada struktur kecamatan mempersulit/memeperpanjang birokrasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Hambatan lain muncul ketika dalam pemberian layanan ternyata ditemukan kurangnya tenaga terampil di bidang komputer, yang berdampak pada lambannya pelayanan khususnya bagi pelayanan masyarakat. Dalam bidang ketentraman dan ketertiban, Kurang sesuainya antara jumlah personil yang aktif bekerja dengan beban kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban, sehingga berdampak pada kurang efektif untuk berjalanya tupoksi pada seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan seolah - olah kegiatan koordinasi pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban tidak berjalan sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan Pembentukan Tim Teknis Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat, Tim melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari dinas/lembaga teknis daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat. Inventarisasi dapat dilakukan melalui pengisian daftar isian. Selain itu melakukan studi banding kepada daerah lain yang telah berhasil menyelenggarakan pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat secara efektif dan bagaimana proses untuk mencapai efektifitas tersebut. Fasilitasi rapat teknis antara dinas/lembaga teknis daerah dan para camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan yang mampu dilaksanakan oleh camat, menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat, dan menyusun ulang organisasi kecamatan sesuai dengan besar dan luasnya kewenangan yang dilimpahkan untuk masing-masing kecamatan (dibuat kategorisasi atau tipologi kecamatan). Mengisi organisasi kecamatan dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan, menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugasnya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD, anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan disesuaikan dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan dan volume kerjanya dan besaran pelayanan masyarakat yang dikelola, menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing kecamatan dan menyiapkan tolak ukur kinerja kecamatan berdasarkan perubahan pola organisasi dan Tupoksi Kecamatan juga perlu diperhatikan.