Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1

Main Author: Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2014
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/156720/
ctrlnum 156720
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/156720/</relation><title>Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1</title><creator>Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma</creator><subject>347 Procedure and courts</subject><description> Konsep hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya mengalami pergeseraan saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini membahas dua permasalahan yakni hak dan kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK, dan peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Paca Putusan MK. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan adanya putusan MK ini membuka peluang bagi Anak Luar Kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 menjadi sangat penting hal ini didasarkan pada 280 KUHPerdata hubungan perdata antara anak luar kawin baru timbul apabila sudah ada pengakuan dari ibunya atau bapaknya terhadap anak tersebut. Akta pengakuan tersebut harus dibuat secara otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 281 KUHPerdata. Sehingga demikian pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin yang sesuai dengan amanat putusan MK tersebut. Penyusunan Jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif.&#xD; </description><date>2014-08-29</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><identifier> Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma (2014) Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1. Magister thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>TES/347.016/WAR/p/2014/041500362</relation><recordID>156720</recordID></dc>
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
author Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma
title Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1
publishDate 2014
topic 347 Procedure and courts
url http://repository.ub.ac.id/156720/
contents Konsep hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya mengalami pergeseraan saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini membahas dua permasalahan yakni hak dan kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK, dan peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Paca Putusan MK. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan adanya putusan MK ini membuka peluang bagi Anak Luar Kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 menjadi sangat penting hal ini didasarkan pada 280 KUHPerdata hubungan perdata antara anak luar kawin baru timbul apabila sudah ada pengakuan dari ibunya atau bapaknya terhadap anak tersebut. Akta pengakuan tersebut harus dibuat secara otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 281 KUHPerdata. Sehingga demikian pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin yang sesuai dengan amanat putusan MK tersebut. Penyusunan Jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif.
id IOS4666.156720
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2021-10-27T08:56:37Z
last_indexed 2021-10-28T07:42:29Z
recordtype dc
_version_ 1751454396359639040
score 17.538404