Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1
Main Author: | Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156720/ |
ctrlnum |
156720 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/156720/</relation><title>Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1</title><creator>Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma</creator><subject>347 Procedure and courts</subject><description> Konsep hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya mengalami pergeseraan saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini membahas dua permasalahan yakni hak dan kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK, dan peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Paca Putusan MK. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan adanya putusan MK ini membuka peluang bagi Anak Luar Kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 menjadi sangat penting hal ini didasarkan pada 280 KUHPerdata hubungan perdata antara anak luar kawin baru timbul apabila sudah ada pengakuan dari ibunya atau bapaknya terhadap anak tersebut. Akta pengakuan tersebut harus dibuat secara otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 281 KUHPerdata. Sehingga demikian pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin yang sesuai dengan amanat putusan MK tersebut. Penyusunan Jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif.
</description><date>2014-08-29</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><identifier> Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma (2014) Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1. Magister thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>TES/347.016/WAR/p/2014/041500362</relation><recordID>156720</recordID></dc>
|
format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview |
author |
Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma |
title |
Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1 |
publishDate |
2014 |
topic |
347 Procedure and courts |
url |
http://repository.ub.ac.id/156720/ |
contents |
Konsep hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya mengalami pergeseraan saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini membahas dua permasalahan yakni hak dan kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK, dan peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Paca Putusan MK. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan adanya putusan MK ini membuka peluang bagi Anak Luar Kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 menjadi sangat penting hal ini didasarkan pada 280 KUHPerdata hubungan perdata antara anak luar kawin baru timbul apabila sudah ada pengakuan dari ibunya atau bapaknya terhadap anak tersebut. Akta pengakuan tersebut harus dibuat secara otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 281 KUHPerdata. Sehingga demikian pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin yang sesuai dengan amanat putusan MK tersebut. Penyusunan Jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif.
|
id |
IOS4666.156720 |
institution |
Universitas Brawijaya |
affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
institution_id |
30 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
library_id |
480 |
collection |
Repository Universitas Brawijaya |
repository_id |
4666 |
subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
city |
MALANG |
province |
JAWA TIMUR |
shared_to_ipusnas_str |
1 |
repoId |
IOS4666 |
first_indexed |
2021-10-27T08:56:37Z |
last_indexed |
2021-10-28T07:42:29Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1751454396359639040 |
score |
17.538404 |