Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilaksanakan melalui Media Elektronik
| Main Author: | Dewi, MiraNilaKusuma |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156541/ |
Daftar Isi:
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang biasa dilaksanakan dengan cara biasa atau konvensional dapat dilaksanakan melalui teleconference , video conference dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hasil dari RUPS ini khususnya mengenai perubahan anggaran dasar kemudian harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai pasal 21 ayat (4) UU PT dan harus ditandatangani oleh semua peserta rapat sesuai pasal 77 ayat (4) UU PT. Dalam hal ini beberapa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan juga tidak dengan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik ( e-signature ) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU lain seperti UU Pemberantasan Tipikor. Namun, prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 30 Tahun 2004 bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Dari uraian tersebut, permasalahan yang muncul adalah “Bagaimana kedudukan akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta otentik?” dan “Apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dibuat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan?”. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis yang berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan gunakan asas lex specialis derogate legi generali . Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi tentang kajian umum tentang kedudukan hukum, kajian umum tentang akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai akta notaris, kajian umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kajian umum tentang hukum pembuktian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generali maka peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum dimana UU PT menjadi lex specialis -nya dan UU JN sebagai lex generali -nya. Selanjutnya sebagai akta otentik dengan sendirinya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat dikatakan akta RUPS dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.