Optimalisasi Penertiban Perizinan Bangunan Di Sepanjang Sempadan Sungai (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

Main Author: Mustofani, Fredy
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2015
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/156341/
Daftar Isi:
  • Pada skripsi ini penulis akan mengangkat permasalahan terkait Optimalisasi Penertiban Perizinan Bangunan Di Sepanjang Sempadan Sungai (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang). Pilihan tema ini berdasarkan isu hokum terkait banyaknya bangunan liar di sepanjang sempadan sungai Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana cara mengoptimalkan penertiban bangunan di sepanjang sempadan sungai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang? (2) Apa saja factor-faktor yang menghambat optimalisasi penertiban bangunan di sepanjang sempadan sungai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayana Perizinan Terpadu Kota Malang? : (1) Untuk mendeskripsikan dan menganlisiscara-cara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Prajadan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malangdalam mengoptimalkan penertiban bangunan di sepanjang sempadan sungai. (2) Untuk menganalisis serta menjabarkan faktor-faktor apa saja yang menghambatSatuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dalam menertibkan bangunan di sepanjang sempadan sungai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya struktur institusional hokum. Dari rumusan masalah diatas peneliti memperoleh jawaban bahwa cara yang digunakan Satpol PP adalah penertiban langsung di lapangan mengenai pelanggaran perizinan bangunan di sepanjang sempadan sungai sedangkan BP2T hanya secara mekanisme pemberian maupun penertiban perizinan saja. Faktor yang meghambat adalah factor masyarakat, ekonomi, pengetahuan, dan pemerintah.