Konflik Norma Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Jual Beli (Studi Di Kabupaten Malang)

Main Author: Wisudawan, ZidniIlma
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2015
Subjects:
tax
Online Access: http://repository.ub.ac.id/156194/
Daftar Isi:
  • PenentuanNilaiPerolehanObjekPajak Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunanatasjualbeli yang selanjutnyadisebut NPOP.BPHTB.jualbelidiaturdalamPerda. pasal 100 Nomor 08 Tahun 2010tentangPajak Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnyadisebutPerda., yaituditentukanberdasarkanhargatransaksi/NilaijualObjekpajak. Akan tetapiterjadipenentuan NPOP.BPHTB.diluarpasal 100 Perda. yaitudenganberlakunyaPeraturanBupatiNomor 32 Tahun 2013 tentang BPHTB.selanjutnyadisebutPerbup., ditentukanberdasarhasilpemeriksaan,sehinggamunculpermasalahan : Mengapaterjadipenentuan NPOP.BPHTB.atasjualbelidiluarpasal 100 Perda,danapadasarhukumnya,sertaapaimplikasihukumataspenentuanNPOP. BPHTB.diluarpasal 100 Perda.MetodepenelitianyaitupenelitianhukumnormatifdenganpendekatanUndangundang, analisamenggunakanteorijenjangnormahukum,teorikewenangan,teorikepastia ndanperlindunganhukum,sertaasasumumpemerintahan yang baikdidapatjawabanyaituPenentuan NPOP.BPHTB.atasJualbelidiluarpasal 100 perda. adalahuntukmeminimalisirketidakpatuhanwajibpajakdandasarhukumnyaadalahpasal 16 Perbup.yangmerupakankewenangandelegatifKepala Daerah. Implikasihukumatashaltersebutadalahterjadikonfliknormayang menyebabkankesewenangwenangansehinggamenimbulkanketidakpastianhukumdansengketapajaksertadapatme nghambatproses pendaftarantanah, makaperluadanyaperlindunganhukumyaituperlindungansecararepresifmaupunprefenti f.