Pemberhentian Anggota Dprd Partai Pdi-P Yang Mencalonkan Sebagai Wakil Gubernur Di Provinsi Kalimantan Timur
| Main Author: | Razaq, AndiA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156139/ |
Daftar Isi:
- Penelitian yang berjudul Pemberhentian Anggota DPRD Partai PDI-P Yang Mencalonkan Sebagai Wakil Gubernur Di Provinsi Kalimantan Timur, bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis dariaspek hukum terhadap pemberhentian anggota DPRD partai PDI-P yang mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum ada tiga yakni sumber bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan membahas teori hukum dan Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses dalam pemberhentian yang dilakukan terhadap H. Sofyan Alex bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku erta pemberhentian dilakukan karena adanya unsur politis dalam Partai PDI-P. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, menunjukan bahwa keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri belum sesuai dengan keadilan prosedural. Sehingga dalam hal ini masih sering terjadi di Indonesia adanya Pemberhentian Antarwaktu yang dilakukan oleh Partai Politik tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara tidak langsung mencabut hak-hak Anggota DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat.