Pelaksanaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Dan Implikasinya Terhadap Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah (Studi Di Kota Kediri)
| Main Author: | Widiyono |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156103/ |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) di Kota Kediri, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) masyarakat di Kota Kediri berdasarkan analisis SWOT, serta Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan infrastruktur. Dalam menyusun tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pelaksanaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) di Kota Kediri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Kediri, dalam pelaksanaan SMPP Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kediri adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) di Kota Kediri Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana telah disebutkan dalam Perwali Kota Kediri Nomor 53 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; rendahnya skill dan kompetensi aparatur pemerintah menjalankan sistem manajemen perencanaan pembangunan, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara cepat, tepat dan akurat; dan belum tersedianya sarana penerapan sistem manajemen informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi informasi (LAN dan Internet) dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan SMPP. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan perlunya peningkatan intensitas sosialisasi Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) melalaui bimbingan teknik oleh pemerintah dalam meningkatkan peranannya, agar program ini berada pada tingkat kemitraan (partnership) , dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, peningkatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis substantif bagi aparatur perencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, dan Pelakasanaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif seharusnya diperluas cakupan sasaran dan kegiatannya, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik. Perluasan sasaran meliputi sistem manajemen informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi informasi seharusnya dilakukan selain dalam rangka pemberdayaan masyarakat juga untuk memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan. Perluasan sasaran dalam kegiatan bersifat non fisik dilakukan untuk lebih mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan terutama untuk kepentingan jangka panjang.