Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Memperkuat Prakarsa Masyarakat (Studi tentang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Paniai)
| Main Author: | Tebai, Agustinus |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156100/ |
Daftar Isi:
- Dengan dibentuknya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengalami perubahan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Perubahan perundang-undangan ini, pemerintah daerah mendapatkan kesempatan desentralisasi, maka kesempatan desentlisasi diarah untuk menghasilkan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih optimal dan terarah di dasarkan pada potensi daerah dan setiap warga negara berkedudukan sama didalam perencanaan pembangunan. Sehubungan dengan itu, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Paniai selama 16 tahun berjalan? 2) Aktor yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah selama 16 tahun berjalan? 3) Bagaimanakah Pemerintah Menyediakan Ruang Publik Tempat Berdialetika Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen. Tenik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan empat kriteria yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan beberapa indikasi pokok mengenai perencanaan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Paniai selama 16 tahun berjalan. Pertama, Inisiasi penerintah untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan ekonomi daerah yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sangat lemah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah sifatnya homogen yang tidak membawa dampak perubahan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akibatnya, kondisi ekonomi daerah Kabupaten Paniai saat ini masih memerlukan penanganan yang lebih optimal, karena pola perekonomian masyarakat dilakukan secara teradisional sehingga arahnya bersifat konsumtif. Kedua, pemerintah dengan berbagai alasan berfungsi sebagai sumber yang dominan dan bertindak refresif. Perencanaan pembangunan didasari petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang sesuai oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat. Ada perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap masyarakat baik yang tinggal di daerah-daerah terpencil maupun Ibu kota Kabupaten. Sehingga pada gilirannya dikalangan masyarakat muncul sikap radikalisme politik yang mengarah pada semangat disintegrasi. Ketiga, dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Paniai tidak ada ruang diskursus sebagai arena dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk memaknai bersama persoalan-persoalan pembangunan. Pemerintah bersifat otoritarian dimana hak-hak kebebasan, ekpresi, berpikir, berbicara, berkumpul, sangat dibatasi. Hak-hak masyarakat di wilayah Kabupaten Paniai yang dilihat dari teori kritis Habermas public sphare dan self determination untuk menentukan nasib sendiri sudah melanggar.