Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan (Studi di Daerah Perbatasan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)-Negara Republic De
| Main Author: | Taus, Wilfridus |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156099/ |
Daftar Isi:
- Pembangunan Daerah perbatasan menjadi penting karena daerah perbatasan merupakan pintu gerbang serta cerminan NKRI secara keseluruhan. Untuk menegakkan pembangunan daerah perbatasan sedemikian itu dengan mengikuti perubahan paradigma yang menggabungkan proses perencanaan pembangunan dari atas (top down) dengan mempertimbangkan usulan dari bawah (bottom up), yang di sesuai dengan potensi dan kondisi daerah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa hal diantaranya; 1. Proses perencanaan didominasi oleh pendekatan top down serta pendekatan politik. Akibatnya, akses transportasi, komunikasi serta pelayanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan. 2. Dalam wilayah perencanaan, masih terdapat inkonsistensi antara apa yang dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik Renstra maupun RPJMD dengan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, seperti rencana kerja pemerintah (Renja dan RKPD). 3. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memberikan dampak positif yang signifikant kepada masyarakat di daerah perbatasan (lokasi prioritas) baik itu dampak ekonomi, infrastruktur, hukum dan keamanan, sosial budaya, kesehatan maupun pendidikan. Sebab, kondisi di daerah perbatasan masih tetap di temukan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek dimaksud sebagai dampaknya, masih ditemukan data kemiskinan di daerah perbatasn yang tinggi, sarana transportasi jalan juga belum menjangkau daerah-daerah perbatasan atau lokasi prioritas, serta sarana pendidikan masih belum dinikmati oleh masyarakat di daerah perbatasan. Selain itu, dengan kesamaan budaya antar kedua negara tersebut sehingga berdampak pada penyelundupan barang-barang sembako dari warga Indonesia ke warga negara Timor Leste serta pencurian ternak. Hal ini terjadi karena bentuk penentuan garis perbatasan (garis demarkasi) yang belum tuntas sehingga, warga masyarakat dengan mudah melintasi jalan antar Negara (jalan pintas/ilegal) yang sulit diketahui oleh aparat keamanan. Sarana kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan juga masih minim sebab dari data yang diperoleh ditemukan jumlah sarana dimaksud belum menjangkau daerah-daerah perbatasan. Terintegrasinya perencanaan pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta keterlibatan Non Governmental Organitation (NGO) merupakan faktor pendukungnya. 4. Dokumen perencanaan pembangunan yang belum lengkap serta tidak optimalnya penggunaan anggaran pembangunan menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan daerah perbatasan. 5. Terjadinya inkonsistensi perencanaan pembangunan di tingkat bawah dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah (forum SKPD). 6.