Analisis Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara
| Main Author: | Mahdi, Muhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156086/ |
Daftar Isi:
- Ketimpangan merupakan permasalahan yang dihadapi daerah-daerah terbelakang. Ketimpangan tersebut antara lain disebabkan karena otoritas pemegang kebijakan daerah tidak mengetahui potensi yang dimiliki daerah serta hambatan-hambatan yang membuat suatu daerah tertinggal dibandingkan daerah lainya. Agar pembangunan dapat berjalan secara optimal, maka analisis tentang tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah penting untuk diketahui sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor unggulan dan berpotensi menjadi katalisator dalam pembangunan serta mengetahui hambatan apa saja dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah propinsi Maluku Utara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) serta Cluster Analysis yang mengacu pada Konsep Hambatan Pertumbuhan yang dikembagkan oleh Hausmen, Rodrik, Velasco (HRV) . Hasil analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) menunjukkan sektor pertanian, Perdagangan Hotel dan Restoran merupakan sektor basis Provinsi Maluku Utara dengan sub sektor yang menjadi keunggulan di beberapa wilayah adalah sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Berdasarkan analisis Cluster menunjukan, bahwa di daerah maju karekteristiknya memiliki keunggulan dalam kualitas infrastruktur, sumberdaya manusia, dan modal keuangan, sedangkan daerah berkembang dan tertinggal hanya memeliki keunggulan dalam hal potensi pertanian saja sedangkan kualitas infrastruktur, sumberdaya manusia, dan modal keuangan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah maju, sehingga kekuarangan tersebut sebagai hambatan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu prioritas dalam pembangunan seharusnya diarahkan kepada optimalisasi pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum pendukung sehingga terjadi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta optimalisasi fungsi intermediasi perbankan.