Evaluasi Kebijakan Pelaku Ekonomi Sektor Informal (Studi Evaluasi Kebijakan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember)
| Main Author: | Asmuni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/155618/ |
Daftar Isi:
- Permasalah kebijakan pelaku ekonomi sektor formal ditandai dengan pesatnya pembangunan diperkotaan pada sektor ekonomi formal pada satu sisi, sementara pada sisi lain sektor ekonomi formal tidak serta merta mampu menampung para pencari kerja, sehingga memunculkam pelaku ekonomi informal di perkotaan. Perkembangan sektor informal di perkotaan menyebabkan kondisi perkotaan rawan, lingkungan yang semakin buruk seperti polusi, kemacetan lalu lintas serta mengganggu pelaku usaha kecil dan pertokoan. Keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) yang terus tumbuh dan kapasitas kota yang semakin berkembang dan padat (crowded) kerapkali pelaku ekonomi sektor informal mengalami ketegangan dengan banyak pihak, terutama dengan pembuat kebijakan atau pelaksana karena PKLmenggunakan sembarang tempat berjualan. Penulisan Tesis ini merupakan studi evaluasi mengenai evaluasi kebijakan dengan perspektif evaluasi formal, evaluasi ex post, mengkaji dampak kebijakan serta mencari argument of terms dari pemangku kepentingan. Evaluasi formal berujuk kepada evaluasi input kebijakan, kemudian isi kebijakan merupakan mengacu kepada prodak kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) nomer 06 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Evaluasi kebijakan juga mengkaji respon dari aktor-aktor terlibat kebijakan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan mendiskrpisikan pelaksanaan, hasil dan dampak kebijakan terhadap ekonomi sektor informal (PKL), mengetahui dan mendiskripsikan respon aktor-aktor yang terlibat kebijakan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) di Kabupaten Jember serta mendiskripsikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan terhadap ekonomi sektor informal (PKL) di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan penertiban dan penataan pelaku ekonomi informal dapat dilihat dari capai kebijakan yang terdari hasil penanganan skala prioritas, hasil pelaksanaan Perda, serta adanya relokasi pelaku ekonomi sektor informal. Evaluasi kebijakan pada kajian ini menemukan kendala-kendala dimana secara subtansi dari sudut internal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, anggaran serta munculnya ego sektoral kedinasan. Secara eksternal dapat lihat bahwa faktor sosial dan politik selalu menjadi kendala. Penelitian ini juga menyajikan diskripsi tentang item-item argumentasi aktor-aktor kebijakan dalam melihat permasalahan kebijakan pelaku ekonomi informal sebagai cara pandang titik temu atau irisan kepentingan.