Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif New Public Service (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara)
| Main Author: | Radjak, DarwinAbd |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/155552/ |
Daftar Isi:
- Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintah harus berusaha dan bekerja keras untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif yang dapat membangun sikap saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara aparat dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat tercipta, jika sifat saling percaya dan saling pengertian antara satu sama lain selalu dihidupkan. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja merupakan sebuah prakarsa pembangunan masyarakat yang sangat ditentukan oleh semua pihak dalam proses pembangunan dimana pemerintah ikut berupaya untuk berperan aktif didalam pelaksanaan Musrenbangda Kota Ternate. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang melibatkan seluruh komponen atau pihak-pihak yang terkait didalamnya. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Musrenbangda yang harus berlandaskan pada akuntabilitas, transparansi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis gambaran pelaksanaan Musrenbang daerah di Kota Ternate dalam perspektif New Public Service . (2) Untuk menggambarkan dan menganalisis hasil Musrenbang daerah dalam perspektif New Public Service . (3) Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya apa yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan Musrenbang daerah dalam perspektif New Public Service . Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan diperkuat dengan dokumentasi. Lokasi penelitian ada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Ternate merupakan wadah dalam mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan hal tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) , yang dijaring melalui berbagai forum rapat koordinasi dan diskusi kelompok yang terfokus, seperti Musrenbang Tingkat Kelurahan, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tingkat Kota dan yang terpenting adalah itu merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Ternate dalam berpartisipasi untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kota Ternate guna memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan mereka, yakni melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Hasil Musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Ternate dan program yang telah diusulkan oleh masyarakat dalam Bidang Fisik (Sarana dan Prasarana), Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada beberapa program saja yang di laksanakan. Ditemukan bahwa dalam Satuan kerja perangkat daerah, telah disusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah dipadukan dengan proses politik, teknokratik,partisipatif dan proses bottom up serta top down. Dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam perspektif New Public Service dapat menjadi sebuah proses perencanaan yang didalamnya ada keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan program-program yang sudah disepakati bersama melalui forum Musrenbangda tersebut. Diharapkan kepada pemerintah daerah bahwa dengan adanya penelitian ini, maka mereka lebih memeperhatikan aspirasi rakyat atau masyarakat dan lebih memprioritaskan program-program yang langsung dirasakan bagi masyarakat banyak untuk kesejahteraan bersama.