Sistem Pengelolaan Limbah Cair di Permukiman Rumah Panggung Pinggiran Sungai Musi Kota Palembang (Studi Kasus: Kelurahan 28 Ilir)

Main Author: Wighnanda, Demarkasih
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2011
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/141093/
Daftar Isi:
  • Sebanyak 153 orang penduduk di permukiman rumah panggung yang masih terpengaruh pasang-surut air sungai, menghasilkan sebanyak 0,024 L/detik air limbah dan 4,59m 3 /tahun timbulan tinja yang kemudian langsung dibuang ke sungai tanpa dikelola terlebih dahulu, sehingga menyebabkan pencemaran air sungai. Oleh sebab itu, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman dan pengelolaan limbah cair di permukiman rumah panggung, menganalisa alternatif pengelolaan limbah cair dan merumuskan arahan sistem pengelolaan limbah cair yang sesuai untuk diterapkan. Terdapat 5 alternatif pengelolaan limbah yang dinilai, yaitu kolam stabilisasi, septictank dan sistem wetland, septictank Vietnam dan sistem wetland, aquatic sewage treatment, serta toilet kering, melalui pembobotan menggunakan parameter pelayanan, pengolahan, biaya pembuatan dan biaya perawatan, yang disusun oleh peneliti dengan menggunakan dasar faktor pertimbangan dalam pemilihan sistem pengelolaan limbah oleh Oklahoma Department of Environmental Quality (Coleman, 1999) . Hasil pembobotan menyimpulkan bahwa alternatif terpilih pertama dan kedua adalah kolam stabilisasi dan toilet kering. Sebagai arahan, skenario penerapan 1 menggunakan kolam stabilisasi sebesar 47m 3, memerlukan biaya pembuatan sebesar Rp 89.328.550 dan biaya perawatan sebesar Rp 12.500/KK/bulan, skenario penerapan 2 menggunakan toilet kering sebanyak 6 unit, memerlukan biaya pembuatan sebesar Rp 190.635.400 dan biaya perawatan sebesar Rp 12.300/KK/bulan, sedangkan skenario penerapan 3 menggunakan sistem gabungan kolam stabilisasi (36,4m 3 ) dan toilet kering (2 unit), memerlukan biaya pembuatan sebesar Rp 131.434.450 dan biaya perawatan sebesar Rp 12.800/KK/bulan. Sumber dana yang dapat digunakan berasal dari pemerintah, swadaya masyarakat, dan dana CSR. Sesuai dengan analisis kemampuan dan kesediaan membayar masyarakat, dana swadaya masyarakat yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 2.890.000/bulan.