Implementasi Kebijakan Masterplan E -Government Pada Kelurahan Di K Ota Probolinggo
| Main Author: | Wahyudi, Achmad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/1409/1/ACHMAD%20WAHYUDI.pdf http://repository.ub.ac.id/1409/ |
Daftar Isi:
- Tesis ini berjudul Implementasi Kebijakan Masterplan E-Government Pada Kelurahan Di Kota Probolinggo. Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Masterplan E-Government di Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Masterplan E-Government Tahun 2010-2029, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Masterplan E-Government pada kelurahan di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Masterplan E-Government dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dilihat dari: komunikasi yang dilakukan, sumber-sumber yang digunakan, disposisi/sikap pelaksana kebijakan dan struktur organisasi dan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Masterplan E-Government pada kelurahan. Kebijakan Masterplan E-Government di Kota Probolinggo termasuk di kelurahan sudah dilaksanakan. Namun demikian masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan itu antara lain hasil komunikasi belum dilaksanakan dengan baik, sumber-sumber yang terdiri dari Renstra, tupoksi dan kewenangan kerjasama kurang memberikan dukungan pada implementasi kebijakan, disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan yang berprestasi belum diikuti dengan sistem penghargaan yang baik dan struktur organisasi yang ada belum melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Faktor pendukung implementasi Masterplan E-Government pada kelurahan adalah adanya kelembagaan yang secara khusus menangani yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang belum mendukung pelaksanaan pelayanan di kelurahan berbasis teknologi informasi, sumberdaya manusia yang ada belum mendukung kelancaran pelayanan karena tidak didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan pegawai serta anggaran yang dikelola kelurahan belum mendukung pelaksanaan pelayanan berbasis teknologi informasi karena masih bersifat anggaran operasional perkantoran belum ada anggaran yang bersifat sinergi dengan anggaran organisasi teknis,