Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya)

Main Author: Firmanto, Yusuf Woro Widhi
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2018
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/13451/1/Yusuf%20Woro%20Widhi%20Firmanto.pdf
http://repository.ub.ac.id/13451/
Daftar Isi:
  • Skripsi ini di latarbelakangi oleh dinamika pengaturan tentang penetapan desa adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum juga menunjukkan perkembangan. Peraturan yang ada masih simpang siur dan tidak konsisten antara peraturan satu dengan lainnya sehingga mengakibatkan lambannya upaya penetapan desa adat di Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas perlu atau tidaknya ada pengaturan lebih lanjut yang secara khusus membahas tentang penetapan desa adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengidentifikasi secara mendetail mekanisme penetapan status hukum desa adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui apakah diperlukan pengaturan lebih lanjut yang secara khusus mengatur tentang penetapan status hukum desa adat di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang penetapan desa adat belum dapat mengakomodir mekanisme dan prosedur penetapan desa adat secara efisien. Hal itu terjadi karena adanya inkonsistensi yang terdapat dalam masing-masing peraturan baik itu dalam UU Desa maupun pada peraturan-peraturan turunannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan atau revisi terhadap peraturan turunan dari UU Desa yaitu PP dan Permendagri yang terkait tentang penetapan desa adat