Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat
| Main Author: | Sayogo, Alvino Bimo |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/13441/1/Alvino%20Bimo%20Sayogo.pdf http://repository.ub.ac.id/13441/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini di latar belakangi oleh perkembangan aturan pemilihan umum yang sampai pada penggunaan syarat presidential threshold dengan menggunakan tolak ukur ambang batas hasil pemilihan umum legislatif periode sebelumnya. Dalam penelitian juga membahas bagaimana seharusnya pengaturan syarat pencalonan presiden berdasarkan perspektif kedaulatan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui dasar penggunaan syarat Presidential Treshold berdasarkan perolehan suara Pemilihan Umum sebelumnya, serta menganalisis dan mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang Presidential Treshold dalam sistem Pemilihan Umum di Indonesia yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan presidential threshold yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat adalah yang digunakan dalam Pemilu dua tahap. Sebab ketentuan yang demikian itu sesuai dengan cita-cita perwakilan yang diamanatkan para founding fathers dan juga telah menyesuaikan dengan tuntutan reformasi yang telah mengubah pemegang kedaulatan rakyat itu dan menghendaki penerapan sistem pemerintahan presidensial. Jika tetap digunakan dalam Pemilu serentak, maka presidential threshold sebenarnya telah mendegradasi fungsi untuk memperbesar kemungkinan memperkuat sistem pemerintah presidensial dan lebih tepat digunakan untuk fungsi memperkecil biaya Pemilu akibat calon perserta Pemilu presiden dan wakil presiden yang dapat menjadi sangat banyak.