Network Governance Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syari’ah (PUSYAR) Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2016
| Main Author: | Hasanah, Siska Uswatun |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/13135/1/Siska%20Uswatun%20Hasanah.pdf http://repository.ub.ac.id/13135/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Network Governance yang terlibat dalam upaya pengembangan UMK melalui program PUSYAR di Kota Mojokerto. Program tersebut merupakan inovasi dalam upaya pengembangan UMK berbasis syari’ah yang pertama kali diterapkan di Kota Mojokerto dengan pemanfatan dana infaq dan shadaqah untuk membayar biaya bunga, administrasi dan asuransi. Munculnya program tersebut berawal dari kompleksitas permasalahan yang menghambat pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Mojokerto. Kajian ini dianalisis menggunakan teori network governance dari Christopher Koliba, Jack W. Meek, dan Asim Zia dengan indikatornya yaitu, struktur, kepercayaan, adanya tujuan publik yang ingin dicapai, dan pola interaksi pertukaran dan hubungan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang diulas secara deskripif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Walikota Mojokerto dan Baznas sebagai Lead Orgnization dalam struktur pelaksanaan program PUSYAR, namun dalam operasional pelaksanaanya dijalankan oleh aktor – aktor yang tertulis dalam MoU. Kedua, kepercayaan hanya timbul antar aktor pemerintah dan swasta, masyarakat hanya sebagai partisipan. Ketiga, adanya tujuan publik yang ingin dicapai, program PUSYAR bertujuan untuk pemberdayaan kaum dhuafa melalui usaha produktif , hal ini selaras dengan visi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu visi kesejahteraan. Namun tujuan ini belum tercapai secara maksimal. Keempat, pola interaksi antar aktor dalam pertukaran terlihat dalam MoU yang membagi peran masing – masing aktor sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pengaplikasiannya terlihat pada proses pengajuan PUSYAR. Pertukaran antar aktor yang terlibat mengalami pertukaran yang tidak seimbang. Ketergantungan antar aktor sama sekali tidak terlihat dari pemerintah terhadap pihak LSM.