Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif New Public Service Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Dan Kelurahan Kiduldalem)
| Main Author: | Hawazun, Mokhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/123189/1/Skripsi_Mokhammad_Hawazun_125120607111036.pdf http://repository.ub.ac.id/123189/2/Jurnal_Skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/123189/3/Lembar_Persetujuan.pdf http://repository.ub.ac.id/123189/4/Lembar_Pengesahan.pdf http://repository.ub.ac.id/123189/4/PDF_Cek_Plagiasi.pdf http://repository.ub.ac.id/123189/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini menjelaskan terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan meletakan pelayanan tersebut di kelurahan dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berdampak pada animo masyarakat, uji coba pelayanan, dan pola pikir masyarakat. Adapun pelayanannya meliputi; Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Alasan munculnya pelayanan tersebut diantaranya karena aksesbilitas, jarak tempuh, mengantri terlalu lama dan memangkas birokrasi. Salah satu contohnya adalah estimasi waktu penyelesaiannya dengan rata-rata 4-5 hari dalam mengurus dokumen kependudukan. Berbeda sebelum adanya terobosan tersebut yakni 14-30 hari dalam satu jenis pelayanan. Penelitian ini menggunakan teori New Public Service sebagai pisau analisis. Proses pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Adapun jenis penelitian yakni penelitian kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa pelayanan diantaranya tidak adanya diskriminasi pelayanna, masih terdapat percaloan, pelayanna berhenti ketika mati listrik atau ada ganggungan komputer atau pada jaringan internet, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat belum optimal, adanya sistem kontrak pada OKP, terdapat penumpukan pelayanan, terutama di kelurahan dengan jumlah penduduk banyak seperti di Kelurahan Purwantoro dan komunikasi dan koordinasi yang kurang sempurna. Selanjutnya secara umum pelayanan tersebut mendekatkan kepada masyarakat.