Kebijakan Luar Negeri Australia Dalam China-Australia Free Trade Agreement Tahun 2015
| Main Author: | FitriAnggarini, Tyas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/123130/ |
Daftar Isi:
- Free trade dapat dikategorikan kedalam bilateral free trade yakni yang melibatkan dua Negara, dan multilateral free trade yakni yang melibatkan lebih dari dua Negara. Kegiatan free trade yang dilakukan Negara tertuang dalam bentuk sebuah perjanjian yang disepakati antar Negara yang terlibat atau dikenal dengan istrilah free trade agreement.Penulis disini memilih negara Australia sebagai salah satu negara yang melakukan free trade. Salah satu kebijakan ekonomi luar negeri yang diambil oleh Australia ialah menjalin kerjasama free trade dengan China yang dikenal dengan China-Australia Free Trade Agreement. Perjanjian free trade yang dikenal dengan istilah ChAFTA itu resmi ditandatangani kedua Negara pada 17 Juni. Namun, dengan diwujudkannya CHAFTA untuk memudahkan dan memperkuat kerjasama perdagangan antara China dan Australia ini justru menimbulkan kontroversial berupa penolak dari domestik Australia. Bentuk penolakan atas peratifikasian ChAFTA tersebut tidak serta merta menggugurkan pemberlakuan dan pelaksanaan ChAFTA itu sendiri, yang mana kemudian menjadi pertimbangan tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut. Penulis disini ingin meneliti terkait proses pengambilan keputusan atas diratifikasinya ChAFTA pada tahun 2015, untuk mengkaji hal tersebut disini penulis menggunakan model pengambilan keputusan milik Graham T. Allison. Model milik Allison tersebut terdiri atas 3 model, yakni Rational Actor, Organizational Process, dan Bureaucratic Politics. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Australia dalam menjalin bilateral free trade dengan China melalui ChAFTA ini penulis memilih menggunakan model Bureaucratic Politics sebagai unit analisa.