Pembangunan Wilayah Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Wilayah Pesisir Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)
| Main Author: | MuchtarSuryana, Imam |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Lainnya |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/123068/1/Skripsi_Imam_Muchtar_135120600111025.PDF http://repository.ub.ac.id/123068/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini membahas tentang pembangunan wilayah pesisir yang berorientasi kepada keberlanjutan dan kelestarian yang ditujukan untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama nelayan. Dalam menganalisis pembangunan wilayah pesisir ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan wilayah dari Ernan Rustiadi. Penggunaan konsep ini dititikberatkan pada pembangunan wilayah ditinjau dari tiga aspek utama yakni Tujuan Pembangunan, Ketersediaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Proses Pembangunan pesisir yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan secara implisit baik pemerintah, maupun masyarakat dalam keterlibatan pembangunan wilayah pesisir tersebut. Selain itu, tujuan pembangunan mulai nampak ditinjau dari pola partisipasi yang terbentuk di dalam masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir tersebut terlihat pada mulai munculnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir di lokasi pantai. Berbeda hal dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya anggaran pada pemerintah dalam menjalankan program terhambat persoalan seperti minimnya ketersediaan anggaran sehingga pelaksanaan program tidak berjalan maksimal hingga persoalan jumlah petugas pendamping di lapangan yang bertugas untuk memberi arahan sekaligus menjadi pengawas terhadap tindakan yang bersifat destruktif. Sedangkan proses pembangunan berlandasakan peraturan yang ada mulai dari UU, Permen, Perda dan Perdes dimana tingkatan pemerintah daerah sebagai perencana awal pembangunan wilayah pesisir kemudian diturunkan pada tingkatan dibawahnya yakni pihak pelabuhan dan pemerintah desa setempat melalui tahapan koordinasi seperti rapat konsultasi dan rapat monitoring