Analisis Tata Kelola BUMDesa Berdasarkan Prinsip Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo dan Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)
| Main Author: | Sulastika, AngeliaDevi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/123051/1/051703888-full_text.pdf http://repository.ub.ac.id/123051/ |
Daftar Isi:
- Sejak lahirnya Undang-Undang Desa pembentukan BUMDesa semakin digalakkan.Untuk memperkuat kelembagaannya dan sebagai dasar acuan pengelolaannya pemerintah pusat melahirkan Permendesa No. 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa. Meskipun begitu, berbagai masalah tetap bermunculan seiring dengan berkembangnya kuantitas BUMDesa. Diantaranya kebingungan Pememerintah Desa dan Organisasi Pengelola terkait langkah apa yang harus dilakukan setelah membentuk BUMDesa, keterbatasan ide dalam mengembangkan unit usaha, dan kentalnya personalitas dalam pengelolaan BUMDesa. Akibatnya perkembangan kuantitas BUMDesa berbanding terbalik dengan kualitas BUMDesa. Oleh karena itu, keberadaan BUMDesa rawan menjadi wadah kolusi elit desa dan oknum-oknum yang lainnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian mengenai tata kelola BUMDesa dengan studi kasus di dua desa ini dilakukan. Penelitian ini ditinjau menggunakan lima indikator dari Teori Organisasi Weber yang dipadukan dengan Permendesa No. 04 Tahun 2015 sebagai dasar acuan tertinggi dalam pengelolaan BUMDesa. Serta mengingat bahwa tujuan dari lahirnya BUMDesa adalah sebagai lembaga sosial dan lembaga ekonomi yang berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, maka sudah sepatutnya apabila BUMDesa dikelola dengan menjiwai prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasar pada UUD 1945 dan pancasila. Selain tata kelola, akan diamati pula problematika dalam pengelolaan kedua BUMDesa ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Metode yang digunakan adalah studi kasus dan prosedur pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa sistematika pembagian kerja di ke-2 BUMDesa belum diimplementasikan dengan maksimal, hierarki kewenangan telah dipisahkan dengan jelas, namun disisi lain masih perlu banyak perbaikan pada prosedur seleksi dan dasar aturan yang berlaku, hubungan personal antar elemen masih kental, pola pertanggungjawaban dan distribusi SHU perlu ditinjau ulang, serta belum ditemukannya konsep dari ekonomi kerakyatan yang menjiwai tata kelola dari kedua BUMDesa ini. Adapun problematika yang mewarnai tata kelola dari kedua BUMDesa, antara lain tingginya ego organisasi, kurangnya pemahaman pengurus terhadap peraturan yang berlaku, adanya multi-jabatan, pola komunikasi yang buruk, rendahnya angka pertisipasi, kurangnya kemampuan SDM, keterbatasan lahan dan modal, serta adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Perdes ataupun AD/ART.