Mediasi Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pertanahan Oleh Ombudsman Ri Perwakilan Propinsi Jawa Timur, Tahun 2015
Daftar Isi:
- Kota Surabaya merupakan kota dengan tingkat pengaduan maladministrasi terbanyak di Jawa Timur dengan jumlah 183 dari total 351 laporan. Aspek permasalahan yang sering dilaporkan ke Ombudsman RI Jatim pada tahun 2015 adalah mengenai pertanahan sebanyak 85 laporan. Dan dari 85 laporan mengenai maladministrasi pertanahan itulah Kota Surabaya kembali menjadi kota yang paling aktif dilaporkan dengan jumlah 51 laporan. Dalam setiap penyelesaian masalah, Ombudsman RI Jatim seringkali menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian maladministrasi, termasuk juga mengenai permasalahan maladministrasi pertanahan di Kota Surabaya ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari beberapa studi kasus para pelapor yang mengadu ke Ombudsman RI Jatim pada Tahun 2015. Dasar analisis penelitian menggunakan teori “Mediation of Construction Disputes” dari David Richbell, yang membahas standar pelaksanaan mediasi yang baik. Sehingga apabila mediator melaksanakan komponen pelaksanaan mediasi, maka akan semakin memperbesar peluang terciptanya kesepakatan dalam mediasi. Setelah menganalisis indikator pelaksanaan mediasi, penelitian ini juga mencari faktor penyebab banyaknya maladministrasi di BPN Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan, Ombudsman RI Jatim secara tidak langsung melaksanakan beberapa indikator pelaksanaan mediasi yang ideal dari teori “Mediation of Construction Disputes” David Richbell. Sehingga mediasi seringkali bisa memberikan solusi penyelesaian maladministrasi pertanahan di BPN Kota Surabaya.. Sedangkan penyebab banyaknya maladministrasi yang terjadi di BPN Kota Surabaya adalah karena tidak adanya standar pelayanan yang jelas, infrastruktur gedung pelayanan yang tidak representatif serta regulasi yang justru merugikan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.