Implementasi Kebijakan Tablet Gratis Di Sman 4 Dan Smkn 3 Oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016
| Main Author: | Septian, RebinBima |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122724/1/skripsi_rebin.pdf http://repository.ub.ac.id/122724/2/jurnal_rebin.pdf http://repository.ub.ac.id/122724/ |
Daftar Isi:
- Berbagai fasilitas sekolah diberikan Pemerintah Kota Blitar seperti, buku, sepatu, bus, tablet, wifi dan fasilitas pendukung sekolah lainnya kepada masyarakat domisili Kota Blitar. Dalam hal ini ada satu kebijakan yang menarik dengan pemberian berbagai fasilitas dari Pemerintah Kota Blitar, di mana Pemerintah Kota Blitar yang memberikan tablet kepada siswa asli Kota Blitar dan tidak memberikan tablet kepada siswa luar daerah Kota Blitar yang bersekolah di Kota Blitar tetapi sudah mewajibkan penggunaan tablet di sekolah. Keadaan ini terjadi karena Pemerintah Kota Blitar yang tidak mengindahkan prinsip kebersamaan dalam pemecahan permasalahan pendidikan, sehingga membuat sikap kontra dari masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan berbagai konflik saat implemenetasi kebijakan berlangsung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari Edward III. Sedangkan untuk membahas bagaimana kondisi saat realisasi kebijakan akan digunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. Ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tablet gratis Pemerintah Kota Blitar. Keterbatasan sumber daya fasilitas tablet adalah masalah yang menjadi dasar kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Keterbatasan sumber daya disebabkan karena sikap masyarakat luar daerah Kota Blitar yang menolak untuk menggunakan tablet dalam belajar dengan alasan masalah materi serta dampak buruk tablet bagi siswa. Sikap menolak dari siswa luar daerah Kota Blitar inilah yang menyebabkan kebijakan menjadi terhambat. Tidak hayal jika pada realisasinya terjadi inkonsistensi kebijakan karena kondisi di lapangan berbeda dari tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.