Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Pembangunan Pagar Sekolah Tahun 2014-2015 Di Kabupaten Karimun)
| Main Author: | Pintoko, Nala |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122692/1/Cover_Skripsi_2016.pdf http://repository.ub.ac.id/122692/2/ACC_Kompre.pdf http://repository.ub.ac.id/122692/3/Jurnal_Skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/122692/4/Daftar_Isi%2C_Kata_Pengantar.pdf http://repository.ub.ac.id/122692/ |
Daftar Isi:
- Kepulauan Riau adalah daerah terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu perlu diberi perhatian lebih oleh pemerintah pusat dan di jalani oleh pemerintah daerah dengan asas Good Governance yang didasari oleh otonomi daerah. Infrastruktur sekolah merupakan faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, hal tersebut dapat dicapai apabila ketersedian Infrastruktur yang memadai diikuti dengan pengelolaan dana secara optimal khusunya di daerah terluar indonseia seperti di daerah perbatasan seperti kepulauan Riau. Menurut otonomi pengelolaan dana, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan otonomi pengelolaan dana merupakan Kinerja dengan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan manajemen dana otonomi khusus (dana otsus). Kinerja mendukung pemerintah melalui penyusunan panduan teknis untuk pelaksanaan dan pengawasan dana otsus. Manajemen dana otsus yang kuat adalah penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasi berbasis kebutuhan dan digunakan dengan benar. Semua pihak dalam kenegaraan seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta memiliki kewajiban dan peran penting dalam pembangunan suatu daerah dalam konteks ini adalah Kepulauan Riau yang pada hakekatnya daerah tersebut memiliki infrastruktur yang maju oleh sebab itu pemerintah pusat perlu memberikan alokasi dana yang lebih, selanjutnya pemerintah daerah menggunakan dana dari pemerintah pusat secara maksimal, transparan, dan bertanggung jawab. Pihak swasta memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan daerahnya karna hal tersebut dapat mengntungkan pihak swasta. Masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran aktif dalam pengawasan dan perawatan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.