Bargaining Power Pemerintah Republik Indonesia terhadap PT Newmont Nusa Tenggara dalam Renegosiasi Kontrak Karya (2009-2014)
| Main Author: | Fahmi, MohammadIrfan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122685/1/Bargaining_Power_Pemerintah_RI_terhadap_PT_NNT_dalam_Renegosiasi_KK_%282009-2014%29.pdf http://repository.ub.ac.id/122685/ |
Daftar Isi:
- Hubungan yang terjadi antara negara berkembang(host country) dan perusahaan multinasional(MNC) tentu erat kaitannya dengan bargaining relations yang terjadi diantara dua aktor tersebut. Termasuk dalam hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara(PT NNT), khususnya dalam renegosiasi kontrak karya yang di latarbelakangi UU Minerba No.4 tahun 2009. Hasil dari renegosiasi tersebut yaitu sepakatnya PT NNT terhadap 6 poin yang diajukan pemerintah Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia gagal mencapai salah satu target dalam UU Minerba No.4 tahun 2009, yaitu tidak ada lagi ekspor konsentrat 5 tahun setelah regulasi tersebut resmi berlaku, tepatnya 12 Januari 2014. Gagalnya pemerintah ditandai dengan diberikannya rekomendasi izin ekspor konsentrat kepada PT NNT pada 19 September 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi bargaining power pemerintah Indonesia dalam proses renegosiasi dengan PT NNT. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Penelitian ini didasari oleh model milik Shah M. Tarzi dalam tulisannya yang berjudul Third World Governments and Multinational Corporations: Dynamics of Host’s Bargaining Power. Model tersebut menjelaskan bahwa bargaining power dari host country dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi 2 kategori power, yaitu potential power dan actual power. Hasil dari penelitian yaitu bargaining power pemerintah Indonesia tidak lebih besar dari PT NNT terkait renegosiasi kontrak karya, disebabkan oleh tingkat actual power pemerintah yang rendah. Meski PT NNT menghadapi resiko yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan tersebut untuk tunduk terhadap kepentingan pemerintah Indonesia. Kegagalan pemerintah Indonesia untuk mencapai salah satu target dalam UU Minerba No.4 tahun 2009 secara signifikan dipengaruhi oleh faktor domestic constrain(kepentingan serikat buruh dan pemerintah daerah). Meski pemerintah Indonesia juga menghadapi international constrain dari PT NNT(transnational risk management strategy dan jaringan bisnis PT NNT), namun international constrain tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi pemerintah Indonesia dikarenakan sikap pemerintah yang berusaha untuk mendorong perusahaan tambang untuk dapat memberikan manfaat lebih bagi Indonesia.