Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa (Kud) Dengan Peternak Dalam Membangun Usaha Susu Sapi Perah Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat
| Main Author: | Lestari, YoriWinduDwi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122617/1/Yori_Windu_Dwi_Lestari_NIM._115120100111013.pdf http://repository.ub.ac.id/122617/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini membahas tentang pola kemitraan antara peternak Desa Sumeringah1 dan KUD Bintang Kejora2 dalam membangun usaha susu sapi perah sebagai upaya pencapaian kesejahteraan peternak. Tujuan penelitian pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola kemitraan yang dijalin KUD dengan peternak selaku anggota koperasi dalam membangun usaha susu sapi perah melalui nilai dan norma, konsensus serta sanksi yang mengikat kemitraan. Kedua, mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan peternak sapi melalui kemitraan antara peternak dengan KUD. Teori yang digunakan adalah Hegemoni Gramsci. Pemilihan teori dikarenakan terdapat perbedaan kekuasaan yang sangat mendominasi dalam kemitran yang dijalin KUD dengan peternak sapi perah. Ketidaksamaan persetujuan dikarenakan kedudukan sosial ekonomi dan juga intelegensi pihak yang dominan lebih tinggi dibanding yang terdominasi, sehingga hal tersebut dimanfaatkan pihak dominan untuk menjalankan hegemoni berupa penguasaan ekonomi. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan purposive. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan penjodohan pola. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, KUD memfasilitasi peternak melalui kemitraan unit usaha susu sapi perah. Kedua, kemitraan yang terbentuk menunjukan beberapa penyimpangan karena hanya menguntungkan pihak KUD yang mendominasi dan telah menghegemoni peternak untuk selalu mengikuti aturan yang dibuat. Ketiga, kesejahteraan peternak yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun kesejahteraan tersebut belum optimal akibat penyimpangan yang dilakukan KUD terhadap peternak.