Peran Politik Elit Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.
| Main Author: | Edwinarta, CaesarDemas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122497/1/SKRIPSI_Caesar_Demas_Edwinarta_125120500111003.pdf http://repository.ub.ac.id/122497/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berupaya untuk menganalisa peran politik yang dijalankan oleh elit Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kediri Tahun 2013 yang lalu. Secara organisasi, baik NU maupun Muhammadiyah tidak menyatakan keterlibatannya dalam proses Pilwali Kota Kediri. Namun secara personal, pada tingkatan elit, terdapat peranan yang dilakukan oleh masing-masing ormas tersebut. Penelitian ini dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara purposive yang disertai oleh triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Peran politik yang dilakukan oleh NU maupun Muhammadiyah adalah peran politik yang dijalankan berdasarkan atas stratifikasi Pareto yang membagi kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan untuk memerintah dan yang tidak memiliki keunggulan apapun. NU memiliki stratifikasi elit yang terdiri atas elit yang memiliki keunggulan untuk memerintah dan terepresentasi oleh para kyai serta elit yang tidak memiliki keunggulan untuk memerintah dengan digambarkan sebagai pengurus harian NU pada kepengurusan Tanfidziyah. Sedangkan mayoritas elit Muhammadiyah memiliki kapabilitas sebagai elit yang memiliki keunggulan dengan pertimbangan adanya pengaruh yang dihasilkan dari peran politik yang dilakukan oleh para elit tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik yang terjadi merupakan representasi dari sebuah proses sirkulasi elit yang menghasilkan suatu pergeseran elit sebagai bentuk kelihaian elit pengganti dalam menggeser kedudukan elit kuat sebelumnya melalui pergeseran nilai-nilai dengan menempatkan kelompok yang berpengaruh dalam kontestasi politik sebagai kelompok yang mampu mengalihkan kekuasaan kelompok sebelumnya.