Analisis Tata Kelola Biodiesel di Indonesia (Studi Kebijakan Mandatori Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2009-2015)
| Main Author: | Lovitasari, Intan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122435/1/SKRIPSI_INTAN_LOVITASARI_FISIP.pdf http://repository.ub.ac.id/122435/1/JURNAL_INTAN_LOVITASARI.pdf http://repository.ub.ac.id/122435/ |
Daftar Isi:
- Biodiesel menjadi salah satu sumber energi alternative yang dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak. Sifat biodiesel yang dapat terus diproduksi dan memiliki produksi gas buang yang sangat rendah menjadikan energi ini sebagai kategori energi baru terbarukan. Pada tahun 20008, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan kebijakan mandatori Bahan Bakar Nabati sebagai landasan tata kelola biodiesel di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana desain kebijakan mandatori BBN tersebut membentuk sebuah hubungan antar aktor yang berperan dalam tata kelola Biodiesel di Indonesia dan tentang bagaimana aspek pembangunan berkelanjutan dipertimbangkan dalam desain kebijakan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan teknik wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi di lingkungan Kementerian ESDM, APROBI, RSPO Indonesia, Sawit Watch serta Serikat Petani Kelapa Sawit. Konsep environmental governance yang dikemukakan oleh Lemos dan Agrawal (2006) menjelaskan tentang hubungan antar aktor yang saling bekerjasama dalam tata kelola sumber daya alam. Penerapan environmental governance juga tidak terlepas dari aspek pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang diperkenalkan oleh Johan Holmberg (1994). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan Kementerian ESDM dengan pihak swasta yang dipegang oleh APROBI sangat erat, sehingga terdapat intervensi politik oleh pihak swasta dalam menyampaikan kepentingannya pada perumusan kebijakan tata kelola biodiesel di Indonesia. Sedangkan untuk hubungan kementerian ESDM dengan lembaga masyarakat sangat renggang karena adanya ketidak percayaan dan sinisme antara kementerian ESDM dengan para aktivis lingkungan dan sosial. Masih banyak permasalahan sosial seperti perebutan tanah dan persaingan antar petani mandiri dengan perusahaan besar yang tidak adil di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Tata kelola biodiesel di Indonesia pun masih berorientasikan pada aspek ekonomi dengan tujuan penghematan devisa dari impor minyak yang bernilai triliun rupiah, namun hal ini tidak seimbang dengan aspek sosial dan lingkungan yang tidak diperhatikan dalam tata kelolanya dari hulu dan hilir.