Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Eks Lokalisasi Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri Tahun 2015
| Main Author: | Pramudita, ReszaAyu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122391/1/Skripsi_Resza_Ayu_Pramudita_125120507111016.pdf http://repository.ub.ac.id/122391/ |
Daftar Isi:
- Calon Walikota selalu memberikan janji ketika kampanye pemilihan, tidak terkecuali Calon Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. Salah satu program unggulan yang dijanjikan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat. Setelah terpilih dalam Pilkada Kota Kediri 2013, Walikota Abu Bakar mengimplementasikan janji tersebut menjadi sebuah kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat yang berada di Lokalisasi serta untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung dari Program Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan Qualitative Descriptive dengan menggunakan in-depth interview, observasi, dan dokumentasi yang menjelaskan implementasi program pemberdayaan masyarakat di wilayah eks lokalisasi kelurahan Semampir kecamatan kota Kediri Tahun 2015. Teknik penggalian data yang digunakan adalah purposive. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat masih belum meningkatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, karena intervensi kepentingan yang besar dari Ketua RT sehingga program yang diusulkan hampir semuanya merupakan inisiatif Ketua RT. Tetapi program ini juga memberikan dampak positif dengan semakin termotivasinya masyarakat untuk memperdulikan lingkungan dan meningkatnya partisipasi masyarakat di lingkungan khususnya di wilayah eks lokalisasi. Dalam penelitian terdapat faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Program Pemberdayan Masyarakat. Faktor pendukungnya antara lain penerimaan yang baik dari masyarakat untuk mendukung program. Faktor penghambat dari Program Pemberdayaan Masyarakat adalah adanya kesalahpahaman beberapa pihak dalam menanggapi permasalahan Program Pemberdayaan Masyarakat serta masih kurangnya keterlibatan warga dalam merumuskan Program Pemberdayaan Masyarakat.