Implementasi E-Government Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang Dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Publik
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi e-government di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Malang dalam upaya mewujudkan pelayanan publik (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi e-government di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Malang dalam upaya mewujudkan pelayanan publik. Selain itu e-goverment juga bertujuan untuk mendukung good governance. Saat ini di setiap lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah menyusun konsep dan rencana penerapannya, bahkan sudah ada yang mulai menerapkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Studi Lapangan, yaitu (a) Wawancara (b) Dokumentasi, dan (c) Studi Pustaka. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data yang telah dikumpulkan, seluruh data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan dan menganalisa mengenai layanan transaksi e-government dalam bidang perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa (1) Implementasi e-government di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Malang dalam upaya mewujudkan pelayanan publik adalah dalam optimalisasi layanan transaksi e-government dilakukan berbagai upaya dan kerjasama antara BP2T dan Diskominfo Kota Malang diantaranya pengembangan Sistem Informasi Manajemen PTSP-Online, website BP2T, Perizinan keliling, Pemasangan jaringan internet gratis di berbagai kelurahan di kota Malang (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi e-government di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Malang dalam upaya mewujudkan pelayanan publik afalah: (a) Faktor pendukung yaitu dibentuknya Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam penerapan electronic government di kota Malang (b) Faktor penghambat yaitu tidak adanya political will dari pemerintah, berbagai keterbatasan baik dari sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi, maupun sumber daya manusia pengelola e-Government pegawai, dari sisi masyarakat yaitu keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas e-Government dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya melek komputer ataupun internet.