Kekuasaan dan Wewenang MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Melegitimasi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Sebagai Organisasi Masyarakat Islam di Kota Malang
| Main Author: | Chandra, ViegaSuryaNasyithah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122299/1/SKRIPSI__VEGA.pdf http://repository.ub.ac.id/122299/ |
Daftar Isi:
- MUI Pusat maupun MUI Daerah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa untuk melarang aliran – aliran baru yang menyimpang. Menurut MUI Pusat, LDII merupakan organisasi yang legal dengan syarat melakukan klarifikasi. Klarifikasi ini dilakukan tidak hanya pada MUI Pusat tetapi dilakukan pula pada MUI Daerah sehingga LDII menjadi ormas yang diakui didaerah khususnya di Malang. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana kekuasaan dan wewenang MUI Kota Malang dalam melegitimasi LDII Kota Malang sebagai organisasi masyarakat. Teori Kekuasaan dan wewenang Dahrendrof digunakan untuk menganalisa kekuasaan dan wewenang MUI yang dijalankan untuk melegitimasi LDII Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui lebih lanjut hubungan MUI dengan LDII serta legitimasi MUI terhadap LDII dengan informan ditentukan secara purposive. Dari hasil penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa MUI Malang memiliki otoritas sendiri dalam menentukan keputusan sehingga tidak mengikuti keputusan yang dibuat MUI Pusat. Keputusan yang diambil MUI Malang berdasarkan kondisi LDII yang masih menjalankan pratek ibadah seperti Islam Jamaah. Selain itu, klarifikasi yang dilakukan LDII berbeda sudut pandang dengan MUI Malang. Adanya perbedaan ini memunculkan gejala konflik yang bersifat laten pada hubungan MUI dan LDII Malang.