Dinamika Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo
| Main Author: | Damara, DioDhylan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122290/1/Cover_skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/122290/2/BAB_I_fix_%28Repaired%29.pdf http://repository.ub.ac.id/122290/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berupaya untuk menganalisa peran politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo. Adanya dinamika dan hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara purposive yang disertai oleh triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Dinamika implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo dijelaskan dengan analisis model implementasi Meerile S Grindle yang mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan content of policy dan context of policy. Content of policy dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo meliputi kepentinganyang mempengaruhi, derajat perubahan yang ingin dicapai, serta pelaksana program. Kepentingan politik antar kelompok kepentingan dan dinas terkait pelaksana kebijakan mempengaruhi tujuan kebijakan yang dibuat. Context of policy mengarah kepada kekuasaan dan strategi aktor pelaksana kebijakan, karakteristik rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan aktor pelaksana kebijakan. Kekuasaan strategi dan kepatuhanSKPD tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL dalam mensukseskan implementasi kebijakan terkait dalam dinamika politik dan hambatan di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik dan hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo yaitu kinerja antar SKPD terkait yang belum berjalan maksimal. Dinamika dan hambatan yang ada berasal dari komunikasi antar SKPD terkait yang belum maksimal, kesadaran SKPD dalam melaksanakan tupoksi tugasnya dan segala aspek pendukung seperti belum tersedianya lahan pemerintah yang memadai sebagai tempat khusus PKL. Selain itu, kepentingan antar SKPD dalam mensukseskan tujuan kebijakan bersinggungan dengan kelompok atau oknum kepentingan. Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sidoarjo khususnya di GOR Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara maksimal terlihat dengan adanya permasalahan yang kompleks dan mendasar.