Network Governance Antara Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Tulungagung Dengan Perbankan Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masyara
| Main Author: | A`bdulloh, Rijal |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/122109/1/Rijal_A%27bdullah.pdf http://repository.ub.ac.id/122109/ |
Daftar Isi:
- Pengalihan status dan wewenang pengelolaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan konsekuensi logis bagi pemerintah kabupaten Tulungagung untuk menyiapkan berbagai sumberdaya dalam penanganannya. Terdapat tuntutan atas konsekuensi yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah di sektor PBB-P2 dilakukan langkah alternatif dengan nework governance. Strategi networking governance diwujudkan Dipenda Tulungagung dengan menjalin jaringan dengan BRI dan Bank Jatim untuk melaksanakan kolaborasi dalam pengelolaan dan pelayanan pembayaran PBB-P2 pada masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena dalam praktik ini pihak perbankan diberikan kepercayaan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pada aktifitas jejaring, penyediaan pelayanan publik menjadi isu yang menarik. Secara keumuman pelayanan publik selalu ditangani oleh pemerintah itu sendiri. Setelah adanya jejaring, perbankan dapat berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif dapat menunjang kajian analisa secara mendalam dan mampu menyuguhkan fakta dan fenomena yang lebih rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan network governance menggabungkan sumberdaya Dipenda Tulungagung dengan pihak perbankan dalam mengelola dan melayani pembayaran PBB-P2 pada masyarakat. Perbankan menyediakan berbagai sarana dan fasilitas untuk memberikan pelayanan pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak dan untuk mengelola uang penerimaan pemungutan PBB-P2. Ada penilaian positif dan negatif dari masyarakat selaku wajib pajak atas pelayanan yang diberikan oleh perbankan. Sisi baiknya perbankan pelayanan yang diberikan petugas ramah dan fasilitas tempat yang nyaman. Sisi negatifnya terjadi kepadatan antrian karena loket yang tersedia terbatas dan wajib pajak harus berbenturan dengan nasabah perbankan itu sendiri. Sehingga perlu bagi Dipenda Tulungagung untuk memperluas jaringan dengan perbankan yang lain agar tempat pembayaran PBB-P2 semakin luas dan dapat memenuhi kapasitas wajib pajak yang semakin banyak.