Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sidoarjo
| Main Author: | Mayrizka, Dwinda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121689/1/ALL_FIX.pdf http://repository.ub.ac.id/121689/ |
Daftar Isi:
- Penelitian Ini Dilatarbelakangi Oleh Kesulitan Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Dialami Oleh Penyandang Disabilitas. Karena Kesulitan Itu, Maka Banyak Penyandang Disabilitas Yang Menganggur Sehingga Berakibat Juga Pada Rendahnya Kesejahteraan Mereka. Pemerintah Memiliki Kewajiban Untuk Melakukan Pemberdayaan Kepada Para Penyandang Disabilitas. Kewajiban Ini Diperkuat Dengan Adanya Kebijakan-Kebijakan Sebagai Dasar Pelaksanaannya. Kabupaten Sidoarjo Termasuk Salah Satu Kabupaten Yang Juga Harus Melaksanakan Kebijakan Untuk Memberdayakan Penyandang Disabilitas. Oleh Karenanya, Rumusan Masalah Yang Diangkat Dalam Penelitian Ini Adalah: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sidoarjo, Dan 2) Bagaimana Kesadaran Penyandang Disabilitas Setelah Mengikuti Kegiatan Pelatihan Keterampilan. Analisis Dalam Penelitian Ini Menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens Yang Menjelaskan Tentang Hubungan Antara Struktur Dengan Praktik Sosial Agen Serta Konsep Kesadaran. Hubungan Antara Struktur Dan Agen Ini Menggunakan Analisis Legitimasi-Dominasi-Signifikasi (L-D-S). Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Kualitatif Dengan Metode Penelitian Studi Kasus. Penelitian Ini Berlokasi Di Kabupaten Sidoarjo Karena Banyaknya Industri Yang Memperbesar Peluang Penyandang Disabilitas Bekerja Di Perusahaan. Penelitian Ini Memiliki Dua Fokus Penelitian, Yaitu: 1) Implementasi Kebijakan Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; Dan 2) Kesadaran Dari Penyandang Disabilitas Pasca Mengikuti Pelatihan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sidoarjo Belum Berjalan Sesuai Dengan Tujuannya. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Menjalankan Kebijakan Pemberdayaan Hanya Melalui Program Kegiatan Pelatihan Keterampilan. Namun Nyatanya, Kegiatan Tersebut Tidak Sepenuhnya Terbukti Mampu Memberdayakan Penyandang Disabilitas. Kebijakan Pemberdayaan Berjalan Timpang Satu Arah Karena Peran Pemerintah Yang Lebih Dominan Dalam Mengatur Masyarakat. Selain Itu, Pelatihan Ini Menimbulkan Kesadaran Berbeda-Beda Dari Para Peserta. Perbedaan Ini Terlihat Dari Rutinitas Yang Dijalankan Sehari-Hari. Perbedaan Rutinitas Dari Para Penyandang Disabilitas Ini Mengindikasikan Bahwa Pelatihan Keterampilan Tersebut Terbukti Tidak Sepenuhnya Mampu Memberdayakan Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Peserta Pelatihan Tersebut