Politik Kedaulatan Indonesia: Kebijakan Minimum Essential Force Terhadap Kualitas dan Kapabilitas Pertahanan dan Keamanan
| Main Author: | Suryadiningrat, Satria |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121611/1/Cover.pdf http://repository.ub.ac.id/121611/2/Isi.pdf http://repository.ub.ac.id/121611/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini mengangkat tentang kebijakan Minimum Essential Force (MEF) sebagai sebuah upaya dari pemerintah Indonesia untuk membangun postur serta modernisasi ALUTSISTA dan membangun profesionalisme dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). MEF bermula dari terpuruknya kualitas, kapabilitas, dan kuantitas ALUTSISTA TNI setelah pemberlakuan embargo persenjataan oleh Amerika Serikat beserta sekutunya, ditambah dengan terpurukya kondisi ekonomi Indonesia, serta buruknya profesionalisme prajurit TNI setelah bertahun-tahun menduduki posisi penting dalam percaturan politik negara membuat pelaksanaan tugas utamanya tidak dapat berjalan maksimal. Secara otomatis juga hal tersebut berdampak kepada meningkatnya potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan, kepentingan, bahkan kelangsungan hidup Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori realis dan dilakukan dengan metode studi literatur. MEF dilaksanakan dalam tiga renstra yang berlangsung mulai tahun 2009 dan berakhir tahun 2024. Pembangunan postur kekuatan TNI dalam MEF disusun berdasarkan kepada pertama skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (threat based design), kedua adalah pembangunan kekuatan bertahan berdasarkan kepada kemampuan (capability based defence), ketiga berdasarkan kepada penganggaran sesuai dengan kondisi ekonomi negara, serta keempat yakni terwujudnya faktor penggentar. Namun pelaksanaan MEF ini bukan tanpa masalah, pelaksanaan MEF terganjal oleh minimnya anggaran pertahanan yang disediakan pemerintah yang tercatat hanya 0,8% dari total PDB. Selain itu terdapat ketidaksesuaian dari pemerintah yang sepertinya lebih mengejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas dari ALUTSISTA yang didatangkan, padahal dasar pelaksanaan MEF adalah kapabilitas. Semua hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan MEF hingga akhir renstra I tahun 2014 belum menciptakan daya gentar serta profesionalisme prajurit yang sebelumnya dicita-citakan.