OptimalisasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (StudiKasus: Sekretariat Daerah Kota Blitar)
| Main Author: | Mahardika, MayukoGaluh |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121593/1/Mayuko_Galuh_Mahardika_115120601111022.pdf http://repository.ub.ac.id/121593/ |
Daftar Isi:
- Berlakunya sistem otonomi daerah di Indonesia menjadikan pemerintahan kini tidak terpusat lagi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam mengurus dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tergantung kepada pemerintahan daerahnya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri, perlu bantuan dan koordinasi dari aparatur birokrasi di dalamnya. Sekretariat Daerah merupakan organisasi unsur staff di lingkup pemerintahan yang memiliki peran cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga keberadaannya harus diupayakan menjadi birokrasi yang ideal agar mampu berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Penelitian ini mengangkat dua poin penting, pertama,tentang upaya Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Kedua, faktor yang mendukung dan menghambat sekretariat daerah terhadap terselenggaranya pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam melakukan penelitiaan ini peneliti mendapatkan data melalui proses wawancara, pengambilan dokumentasi, dan observasi serta menggunakan teknik purposive sampling dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teori birokrasi rasional Weber. Dalam keberlangsungan organisasi birokrasi sekretariat daerah terdapat beberapa fakta yang terungkap di dalamnya. Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan unsur staff pada lingkup pemerintahan yang memiliki struktur organisasi yang sangat jelas dan memiliki payung hukum yang cukup kuat. Dalam menjalankan peranannya sekretariat daerah telah di bagi kedalam beberapa bagian yang bekerja sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Namun didalam menjalankan tugasnya masih terdapat intervensi politik didalamnya. dalam pelaksanaan tugasnya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat termasuk dari segi intervensi politik tersebut.