Bargaining Power Pemerintah RI atas PT. Freeport Indonesia dalam Negosiasi Program Hilirisasi Sektor Mineral Indonesia Tahun 2009-2015
| Main Author: | Amam, Ahmad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121582/1/Skripsi_ahmad_amam_105120401111021.pdf http://repository.ub.ac.id/121582/ |
Daftar Isi:
- Keluarnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (UU minerba) telah merubah sistem pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Tidak hanya mengatur para penambang domestik, kebijakan ini pun juga ditujukan pada para multinasional yang ada di Indonesia. Melalui upaya negosiasi yang dimulai sejak tahun 2009 pemerintah Indonesia berusaha mengarahkan para pelaku pertambangan agar sejalan dengan regulasi yang baru. PT. Freeport Indonesia sebagai salah satu multinasional tertua di Indonesia pada awalnya tidak setuju dengan arahan tersebut. Mereka tetap berpegang teguh pada regulasi yang sudah ada sebelumnya. Namun berkat kegigihan dan upaya negosiasi yang terus menerus, PT. Freeport Indonesia pada akhirnya menyetujui klausul yang diajukan pemerintah pada tahun 2015. Dengan menggunakan model yang diajukan Shah M. Tarzi penulis berusaha menggambarkan faktor serta kondisi yang mempengaruhi bargainging power pemerintah Indonesia pada rentang waktu 2009-2015. Dari analisa yang dilakukan disimpulkan bahwa bargaining power pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh potential power yang tinggi dan actual power yang tidak terlalu tinggi