Perubahan Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Penyelesaian Perebutan Kuil Preah Vihear Dengan Kamboja Era Abhisit Dan Yingluck Tahun 2008 – 2011
| Main Author: | Putra, TaufikHendra |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Lainnya |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121455/1/SKRIPS~1.PDF http://repository.ub.ac.id/121455/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan Luar negeri Thailand terhadap penyelesaian perebutan kuil preah vihear dengan Kamboja mengalami perubahan pada masa pemerintahan Abhisit ke pemerintahan Yingluck. Pada masa pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva dalam menangani konflik perbatasan dengan kamboja cenderung bersifat Agresif dengan konfrontasi militer, yang lebih mengarah pada strategi legitimasi yang memiliki kecenderungan kuat untuk bertindak atas ancaman dari pihak luar atau asing. Abhisit menempatkan pasukan militernya di daerah perbatasan dengan alasan untuk menjaga keamanan. Kamboja-pun menempatkan pasukan di daerah perbatasan dengan alasan yang sama. Namun, penempatan pasukan militer di kedua perbatasan ini menyebabkan terjadinya baku tembak yang menyebabkan jatuhnya korban dari kedua pihak. Sedangkan, pada masa pemerintahan PM Yingluck Shinawatra dalam menangani konflik perbatasan ini lebih terbuka dalam penyelesaiannya. PM Yingluck lebih menggunakan strategi Akomodasi dalam penyelesaian Kuil Preah Vihear dengan cara mematuhi keputusan Mahkamah Internasional untuk menarik mundur pasukan militer, menghentikan kontak senjata antara kedua Negara, serta menerima tim pengamat dari ASEAN yaitu Indonesia dalam permasalahan Kuil Preah Vihear.