Analisis Kebijakan Publik (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo)
Main Author: | Saputra, RadenDimasHarsen |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2015
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121322/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi dari parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo selama ini belum dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dapat mendongkrak sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar lebih maksimal sehingga mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dari sektor pengelolaan parkir terutama pada retribusi parkir, serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa parkir bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Sidoarjo dan subjek dari penelitian adalah dinas yang terkait dengan penyelenggaraan parkir yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir/ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang di dapat dari instansi yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah mereduksi data yang telah di dapat pada saat penelitian, menyajikan data dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengendalikan penyelenggaraan pelayanan parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peningkatan pelayanan parkir bagi masyarakat Sidoarjo. Dengan diimplementasikannya Perda Penyelenggaraan parkir ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan tertib dan mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Sidoarjo. hambatan dalam mengimplementasi Perda penyelenggaraan parkir datang dari masyarakat yang memprotes salah satu peraturan yang ada di dalam Perda penyelenggaraan parkir yaitu tentang program parkir berlangganan. Masyarakat berpendapat sistem parkir berlangganan yang diatur dalam perda penyelenggaraan parkir ini dinilai oleh masyarakat Sidoarjo melanggar hak masyarakat Sidoarjo dan tidak tepat pelaksanaannya. Pasalnya sistem parkir berlangganan ini memaksa bagi masyarakat Sidoarjo untuk menggunakan parkir berlangganan ini dengan otomatis mendaftarkan kendaraan yang terdata pada Samsat Kabupaten Sidoarjo tanpa persetujuan pemilik kendaraan. Masyarakat juga menilai pelaksanaannya hingga saat ini belum berjalan secara maksimal ini terlihat dari masih ada juru parkir yang memungut retribusi kepada kendaraan yang menggunakan parkir berlangganan.