Interaksi Partai Politik Dan Anggota Dewan (Studi Kasus Komunikasi Politik Partai Demokrat Kota Malang Dan Anggota Dewan Periode 2009-2014 Dalam Pengambilan Keputusan Politik)
| Main Author: | Umam, Nasirul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121238/1/Full1.pdf http://repository.ub.ac.id/121238/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bermaksud untuk memahami pola komunikasi yang terbangun antara partai politik dan anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan diberhentikannya seorang anggota dewan dari jabatannya karena partai politik memiliki kewenangan untuk meberhentikan anggota dewan dari fraksi partai tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan orang-orang yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan tersebut. Anggota dewan merupakan representasi rakyat yang mempunyai kewajiban untuk menampung aspirasi rakyat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Namun, anggota dewan merupakan seseorang yang terikat dengan partai politik sehingga mereka harus mengikuti aturan atau keputusan dari partai politik terhadap suatu isu tertentu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa seorang anggota dewan tidak dapat leluasa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya konstituennya. Komunikasi yang bersifat instruktif ini menuntut tanggung jawab partai politik dalam menampung aspirasi masyarakat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka sangat dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat atau pandangan dengan anggota dewan dalam menentukan sikap atau keputusan politik. Perbedaan pendapat tersebut dapat dihindari dengan membangun sistem komunikasi yang kuat antara ketiga elemen tersebut, yaitu partai politik, anggota dewan dan masyarakat atau konstituen. Partai politik memiliki aturan atau garis yang tegas dalam menyikapi perbedaan pendapat di internal partai. Hal tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas internal partai politik dan citra di masyarakat. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota dewan dengan keputusan partai politik di dalam rapat parlemen, partai politik akan memberikan sangsi atau bahkan memberhentikan anggota dewan tersebut dari jabatannya. Ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki partai politik di dalam sistem politik di Indonesia.