Pajak Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Periode 2012-2013)
| Main Author: | Putra, IvanLuckwienta |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121160/1/3._Lembar_Pernyataan.pdf http://repository.ub.ac.id/121160/2/4._Daftar_Isi_dan_Kroni-Kroninya.pdf http://repository.ub.ac.id/121160/2/1._Cover_Skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/121160/3/6._Lampiran.pdf http://repository.ub.ac.id/121160/3/2._Lembar_Pengesahan.pdf http://repository.ub.ac.id/121160/4/5._Skripsi.pdf http://repository.ub.ac.id/121160/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak di Kabupaten Malang selama periode penelitian, serta untuk mengetahui efektifitas serta kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Malang selama periode penelitian. Inti dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi dimaksudkan bahwa otonomi daerah memiliki kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonom yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Analisis terhadap efektifitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan jenis – jenis pajak terhadap perekonomian daerah sangat perlu dilakukan karena pajak daerah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sebagai objek pajak yang menikmati dampak – dampak penggunan hasil pajak. Dengan tingkat efektifitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak, maka akan terlihat kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya, melalui pengumpulan pajak dan hasil pembangunan yang telah dicapai. Pemerintah mempunyai tugas untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya. Tentu saja dalam merealisasikan hal tersebut pemerintah harus membangun beberapa fasilitas umum dengan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain dengan adanya investor yang berinvestasi di negara kita, pemerintah juga bergantung pada tingkat pendapatan negara yang berasal dari pajak.