Analisa Bargaining Power Pemerintah Indonesia Terhadap ExxonMobil Dalam Hubungan Kerjasama Di Blok Cepu Tahun 2004-2006
| Main Author: | Oksaponingtyas, GenidaWahyu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Lainnya |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 1900
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121042/1/ANALIS~1.PDF http://repository.ub.ac.id/121042/ |
Daftar Isi:
- Hubungan antara negara berkembang sebagai host country dengan Multinational Corporations (MNCs) tidak dapat dilepaskan dari adanya bargaining relations . Hal tersebut juga terjadi dalam hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan ExxonMobil di blok Cepu, yang mana pada tahun 2004-2006 telah terjadi negosiasi kontrak perpanjangan pengelolaan blok Cepu. Hasil perpanjangan kontrak yang menyepakti untuk memperpanjang kontrak ExxonMobil dan menunjuk ExxonMobil sebagai pengelola utama menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, yang mana beberapa kalangan menilai hasil tersebut merupakan cerminan dari lemahnya bargaining power Pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bargaining power dari Pemerintah Indonesia dalam hubungan kerja sama dengan ExxonMobil di blok Cepu. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini teori Third World Governments: Dynamics Of Potential barganing power dari Shah M Tarzi. Hasil penelitian yaitu lemahnya bargaining power Pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor domestic constrain ( attitude dan belief dari elite Pemerintah Indonesia, adanya hubungan aliansi yang kuat antara ExxonMobil dengan kelompok-kelompok power dan pro bisnis di home state -nya (Amerika Serikat)) dan international constrain (tingkat integrasi global ExxonMobil, transnational risk management strategy ExxonMobil, dukungan home government dari ExxonMobil) serta rendahnya kemampuan finansial dan penguasaan teknologi yang mana merupakan faktor-faktor yang membatasi aktualisasi dari potential power yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga tidak menemukan adanya pengaruh faktor ketergantungan Pemerintah Indonesia terhadap sistem ekonomi internasional membatasi kemampuan aktualisasi dari potential power