Reformasi Birokrasi Daerah Dalam Perspektif New Public Service (Analisis Kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang Terhadap Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
| Main Author: | Lestari, DianPutri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121031/1/SKRIPSI_FIX.pdf http://repository.ub.ac.id/121031/ |
Daftar Isi:
- Pelayanan publik yang prima merupakan dambaan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tesebut menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan publik yaitu Pemerintah. Dalam hal ini khususnya Pemerintah Kota Malang memiliki andil yang sangat besar terhadap kelancaran dan kemudahan terselenggaranya pelayanan publik yang prima. Sebelum terselenggaranya pelayanan publik, Pemerintah Kota Malang dalam hal ini khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kedinasan Kota Malang yang menjadi objek penelitian. Kesiapan dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi faktor penting penentu kualitas dari layanan itu sendiri. Seperti survei nasional yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada akhir tahun 2013 mengenai kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Survei tersebut meliputi 23 Provinsi dan Ibukota Provinsi di Indonesia. Dari hasil survei tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama sebagai provinsi yang memiliki kepatuhan tertinggi terhadap UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari hasil itulah yang mendorong untuk melakukan penelitian di Kota Malang untuk melihat apakah pelayanan publik di Kota Malang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian dilakukan lima SKPD Kedinasan Kota Malang yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (Puskesmas Dinoyo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan. Penelitian yang dilakukan di Kota Malang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi ke Dinas yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Selain itu wawancara juga dilakukan ke staf-staf dari dinas terkait. Selanjutnya wawancara juga dilakukan ke masyarakat sebagai pengguna layanan. Wawancara yang dilakukan lebih kepada cross check dari hasil temuan observasi di lapangan. Apakah hasil temuan tersebut sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas dinas terkait dan pelayanan diterima oleh pengguna layanan. Hasil penelitiannya yaitu kepatuhan dari dinas yang dijadikan sebagai subjek penelitian masih jauh dari pemenuhan aspek yang ada di UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemenuhan aspek pelayanan masih sebatas pemenuhan administratif.