Perbedaan Persepsi Antara Dewan Perwakilan Rakyat Dan Departemen Pertahanan Indonesia Terhadap Perjanjian Kerjasama Militer “Defence Cooperation Agreement” (DCA) Indonesia – Singapura (2007 – 2013)

Main Author: Nugroho, SeptianYudha
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2014
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/120921/1/BAB_IV.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/2/DAFTAR_PUSTAKA.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/3/COVER.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/4/JUDUL_DAN_KELENGKAPAN_SKRIPSI.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/5/BAB_V.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/5/BAB_I.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/6/BAB_II.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/7/BAB_III.pdf
http://repository.ub.ac.id/120921/
Daftar Isi:
  • Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui proses suatu kerjasama antara dua negara yaitu antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam bidang pertahanan dan kerjasama militer yang diselenggarakan pada tahun 2007. Penandatanganan Perjanjian antara Indonesia dan Singapura di bidang pertahanan dan kerjasama militer pada tahun2007 tersebut masih mengalami kendala hingga saat ini dikarenakan perbedaan persepsi (mispersepsi )antar pembuat kebijakan yang terjadi di dalam pemerintahan Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menjelaskan mengenai perjanjian pertahanan dan kerjasama militer antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura serta penundaan yang terjadi akibat perbedaan persepsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pembuatan suatu kebijakan agar dapat terselenggara dengan baik maka penyatuan suatu persepsi menjadi hal yang penting. Kementerian Pertahanan hendaknya bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap pembuatan kebijakan atau perjanjian sehingga ratifikasi atau pengesahan suaut perjanjian segera dapat dilakukan.