Implementasi Fungsi Pengawasan Legislatif Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Terhadap Pembangunan Tower Di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blit
| Main Author: | Hariani, Hana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 1900
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/120893/1/IMPLEMENTASI_FUNGSI_PENGAWASAN_LEGISLATIF_DALAM_PERSPEKTIF_OTONOMI_DAERAH.pdf http://repository.ub.ac.id/120893/ |
Daftar Isi:
- Penelitian yang berjudul “Implementasi Pengawasan Legislatif Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Terhadap Pembangunan Tower Di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar)” ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Blitar dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pembangunan tower yang ditolak oleh masyarakat sekitar. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Blitar dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami. Dalam penelitian ini masyarakat mengadukan kasus pembangunan tower yang di duga terjadi penyimpangan proses perijinan pembangunannya. Sebagai representasi dari rakyat DPRD Kota Blitar merespon pengaduan tersebut dan menindaklanjutinya. Merespon pengaduan masyarakat adalah salah satu kewajiban DPRD sesuai pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini bermaksud untuk melihat praktek dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Blitar yang dalam menangani kasus pengaduan masyarakat tersebut. Keluarnya rekomendasi dari DPRD tidak langsung begitu saja menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebab dalam perspektif otonomi daerah. Komponen dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah tidak hanya oleh legislatif saja namun perlu hubungan yang cheks and balance dari eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa DPRD Kota Blitar memiliki kelemahan-kelemahan mengingat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah bersifat pengawasan legislatif. Usaha apa yang dilakukan oleh DPRD Kota Blitar dan bagaimana seharusnya DPRD memainkan perannya dalam otonomi daerah perlu mendapat perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan pemerintah yang baik sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah.