Evaluasi Kebijakan Anggaran Belanja Negara (Studi Kasus Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan Dalam Mencapai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2010-2014)

Main Author: Mustawa, Janji
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2014
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/120825/1/Halaman_Pengesahan.pdf
http://repository.ub.ac.id/120825/2/Skripsi_yes.pdf
http://repository.ub.ac.id/120825/3/COVER.pdf
http://repository.ub.ac.id/120825/
Daftar Isi:
  • Kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk menciptakan kesehatan bagi masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab atau kesadaran individu sebagai manusia namun juga harus ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyakat. Upaya untuk mengintervensi kondisi kesehatan masyarakat dituangkan dalam kebijakan- kebijakan yang salah satunya ada pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang diselenggarakan selama lima tahun. Dalam RPJMN dari program, sasaran, dan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Untuk mencapai target yang telah dibuat tentunya ada sumberdaya yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan salah satunya adalah anggaran. Alokasi anggaran akan berpengaruh besar dalam pencapaian target RPJMN 2010-2014 Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua subjek penelitian yaitu anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan RPJMN Kesehatan. Kedua subjek penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori evaluasi dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang menitikberatkan pada analisis penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam lima tahun. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahapan evaluasi konteks (kontext evaluation), masih banyak indikator kesehatan fundamental berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Seperti, penderita gangguan jiwa juga belum ditangani serius oleh pemerintah, penularan penyakit menular masih belum bisa dihentikkan penyebarannya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi. Beberapa faktor bisa dijadikan alasan mengapa keadaan kesehatan masyarakat Indonesia masih dalam taraf yang memprihatinkan diantaranya adalah minimnya infrastruktur dan tenaga kesehatan diberbagai wilayah di Indonesia terutama di bagian timur, minimnya alokasi anggaran, dan beberapa kebijakan yang tidak relevan pada RPJMN 2010-2014. Pada tahap evaluasi masukan (input evaluation), anggaran kesehatan telah dituangkan dalam UU No 36 Tahun 2009 sebesar 5% dari APBN diluar dari gaji pegawai. Namun faktanya anggaran kesehatan tidak memenuhi konstitusi sebesar 5% dari APBN sejak tahun 2010-2014, parahnya lagi anggaran yang tidak memenuhi konstitusi tersebut juga digunakan untuk belanja pegawai dan digunakan pada kebijakan-kebijakan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Kemudian pada tahap Evaluasi proses (process evaluation), penggunaan anggaran di Kementerian Kesehatan kurang efisien untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan masyarakat di Indonesia ini terlihat dari alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang minim dalam belanja modal dan banyaknya pemborosan anggaran yang dilakukan oleh badan-badan struktural di Kementerian Kesehatan. tahapan yang terakhir adalah evaluasi produk (product evaluation), berdasarkan data-data statistik yang diperoleh 12 dari 27 indikator kesehatan yang tertuang didalam RPJMN 2010-2014 diprediksi akan gagal mencapai target pada tahun 2014.