Peran Electronic Government dan Relasi Media Massa Lokal Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB (Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik Sekretariat Daerah Provin
| Main Author: | Hidayat, Khoirul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/120789/1/SKRIPSI_Khoirul_Hidayat_105120600111014.pdf http://repository.ub.ac.id/120789/ |
Daftar Isi:
- Electronic government dan media massa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan penyebaran informasi, publikasi, maupun sosialisasi dari pemerintah. Proses Keterbukaan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai transparansi kegiatan, maupun berbagai kebijakan daerah tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Di satu sisi, koordinasi pemerintah daerah dengan media massa lokal berjalan dengan baik, dan dilain sisi, koordinasi tersebut bisa terhambat karena faktor miss komunikasi maupun pemberitaan dari media yang berlebihan. Praktik good governance menyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dinilai baik atau buruk, ditentukan oleh tingkat transparansi dalam pelaksanaan kepemimpinannya, karena transparansi merupakan instrumen yang sangat penting bagi masyarakat, dalam mengklarifikasi kebijakan dan kinerja dari pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan efektifitas penggunaan program dari media massa lokal diantaranya merupakan Lombok Post dan Lombokita.com serta sarana egovernment yang dipilih yaitu Sms Center dan Website Provinsi NTB dari segi pemerintah, hingga koordinasi dengan pihak media massa lokal di Provinsi NTB dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta beberapa teori dan konsep yang membantu yaitu Teori Reinventing Government dan Konsep Networking Governance dalam menjawab beberapa pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Penelitian yang berlangsung pada Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB ini, diharapkan dapat membantu menganalisis proses keterbukaan informasi publik dan good governance di Provinsi NTB.