Pola Komunikasi Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Bank Indonesia (Studi Evaluatif Implementasi Csr Bank Indonesia Surabaya Dalam Tinjauan Rasionalitas Komunikatif Sebagai Upaya Mewuju
| Main Author: | Sholihah, MilaHiswatus |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/120784/1/SKRIPSI_MILA.pdf http://repository.ub.ac.id/120784/ |
Daftar Isi:
- Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga negara independen di Indonesia yang telah menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility). Salah satu kegiatan CSR yang digagas oleh Bank Indonesia terimplementasi pada program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Pada dasarnya implementasi program tersebut mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro di Indonesia yang selama ini masih belum terselesaikan yaitu kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam praktik dan implementasinya program tersebut masih memiliki berbagai kendala dan hambatan salah satunya yaitu stagnan dana. Maka dari itu diperlukan suatu analisis kritis pada pola komunikasi pihak stakeholder yang terlibat dalam implementasi program tersebut dengan menggunakan teori tindakan rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dibangun antara pihak Bank Indonesia dengan PKPU terkait penentuan program pemberdayaan tidak ada yang mendominasi. Walaupun pihak Bank Indonesia selaku pemberi dana CSR pada program tersebut, namun decision maker atau pembuat keputusan tetap berdasarkan pada persetujuan bersama. Penetapan program tersebut juga menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku lembaga negara independen telah melaksanakan konsep Good Corporate Governance. Hal ini berbeda terbalik dengan pola komunikasi antara pihak PKPU dengan anggota KSM, tidak adanya keterlibatan dan partisipasi anggota KSM dalam penentuan cicilan kredit di ranah ruang publik (public sphere) menyebabkan munculnya kredit macet. Maka dari itu diperlukan keterlibatan ataupun partisipasi anggota KSM melalui komunikasi dua arah yang reguler antara pihak BI, PKPU dan anggota KSM dalam penentuan cicilan kredit sebagai bentuk evaluasi program.