Dampak Pemberlakuan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Di Indonesia Terhadap Economic Insecurity Produsen Jawa Timur
| Main Author: | Mu‟awanah, Risalatul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/120709/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini mengangkat tentang dampak yang ditimbulkan oleh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap keamanan ekonomi di Jawa Timur. ACFTA sebenarnya bukanlah isu baru. Namun keterkaitan antara ACFTA dengan isu keamanan non tradisional seperti keamanan ekonomi (economic security) belum mendapat sorotan. Padahal, persaingan dalam ACFTA dapat menjadi ancaman tersendiri bagi produsen-produsen darah sebagaimana Jawa Timur. Globalisasi memunculkan aktor-aktor baru yang multi level. Adakalanya di level internasional, nasional, maupun sub-nasional, jenis actor pemerintahan maupun non pemerintah yang memiliki peranan sama besar dalam sistem perdagangan sebagaimana ACFTA. Dengan demikian fenomena dampak ACFTA di Indonesia tidak cukup dikaji melalui perspektif ekonomi saja. Perlu adanya analisis yang melibatkan multiple actor dari berbagai level tata kelola untuk menemukan penyebab ketidak amanan ekonomi (economic insecurity) di level produsen Jawa Timur yang terhitung sangat mikro. Melalui perpaduan antara konsep economic insecurity dan downscaling, penelitian ini membuktikan bahwa economic insecurity produsen Jawa Timur bukan tentang kegagalan sistem regulasi seperti desentralisasi dan privatisasi. Namun permasalahan lambatnya perkembangan produk hukum menyebabkan tidak maksimalnya desentralisasi dan privatisasi dalam menaggulangi dampak ACFTA. Selain itu sikap Indonesia yang cenderung defensif daripada agresif, baik masyarakat maupun pemerintahnya menjadikan ACFTA semakin terasa sebagai ancaman. Untuk itu, diperlukan solusi-solusi alternatif dan agresif untuk menandingi arah kebijakan Cina yang juga agresif. Perhatian dan pengkajian terhadap produk-produk hukum yang nyaris „kedaluarsa‟ juga harus ditingkatkan. Karena produk hukum yang kedaluarsa sangat berbahaya bagi kesehatan dan keamanan negara.